eJournal Ilmu Pemerintahan

Fisip Universitas Mulawarman

KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KARANG MUMUS DI KOTA SAMARINDA (Salman Afendi, Masjaya, Burhanudin)

Submitted by: ,
On: Apr 20, 2019 @ 11:56 AM
IP: 36.74.227.160

  • Judul artikel eJournal: KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KARANG MUMUS DI KOTA SAMARINDA
  • Pengarang (nama mhs): Salman Afendi, Masjaya, Burhanudin
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Koordinasi Pemerintahan dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda dengan fokus penelitian yaitu Koordinasi Pemerintahan dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda dan Faktor-faktor penghambat pada koordinasi pemerintahan dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran secara umum yaitu, pelaksanaan koordinasi pemerintahan dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda sudah berjalan baik karena adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, kerja sama yang menguntungkan, pembagian tugas yang jelas, dan partisipasi yang aktif dalam pertemuan melalui rapat. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat ialah Pemerintah Kota Samarinda yang belum mampu menyelesaikan tugasnya dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Selain itu juga berhubungan dengan tidak cukupnya anggaran yang telah disediakan. Bahkan, Pemerintah terkait juga belum mampu melakukan pembebasan lahan meskipun sudah terdapat masyarakat yang setuju untuk membebaskan lahannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu berdasarkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan melalui rapat yang telah dilaksanakan belum menghasilkan kesepakatan yang tepat dalam hal anggaran yang telah ditetapkan.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Koordinasi, pemerintahan, pengendalian, Daerah Aliran Sungai (DAS), karang mumus
  • NIM: 1402025056
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2014
  • Program Studi: Ilmu Pemerintahahan
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: Prof. Dr. H Masjaya, M.Si/Drs. H. Burhanudin, M.Si
  • Nama eJournal: eJoournal Ilmu Pemerintahan
  • Volume: 7
  • Nomor: 2
  • Tahun: 2019
  • File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): 01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil (04-20-19-11-56-53).doc (122 kB)
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): 01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil (04-20-19-11-56-53).pdf (802 kB)

34 total views, 1 views today