eJournal Ilmu Pemerintahan

Fisip Universitas Mulawarman

Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam Pembangunan Infrastruktur di Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau (Fajarin)

Submitted by: ,
On: Mar 24, 2020 @ 10:13 AM
IP: 114.125.190.204

  • Judul artikel eJournal: Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam Pembangunan Infrastruktur di Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau
  • Pengarang (nama mhs): Fajarin
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian meliputi: Perencanaan Pembangunan melalui Monitoring, Evaluasi yaitu Kinerja Kepala Kampung selama 1 (satu) tahun anggaran. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan, hasil wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Tumbit Dayak Di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sudah terlaksana cukup optimal. Pengawasan dalam perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung bersama dengan masyarakat melalui musyawarah berdasarkan pedoman yang ditetapkan, dalam perencanaan kegiatan pemerintahan kampung dilakukan bersama-sama oleh BPK, Kepala Kampung, dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Untuk pelaksanaannya monitoring oleh BPK dan masyarakat serta evaluasi yang dilakukan oleh BPK dan pengawasan laporan pertanggung jawaban di laporkan kepada Camat. Faktor pendukung dalam pengawasan BPK dalam pelaksanaan pembangunan di kampung Tumbit Dayak adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kepercayaan pemerintah kampung terhadap masyarakat yang diajak untuk kerja sama melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah kampung. Sedangkan faktor penghambat pengawasan BPK dalam pelaksanaan pembangunan di kampung dampar adalah: adanya sebagian masyarakat tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan bantuan pengawasan dan perencanaan serta gotong royong di Kampung Tumbit Dayak yang sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan Pembangunan Kampung baik itu dalam bentuk Fisik maupun Non Fisik.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Pengawasan, pembangunan, pemerintahan kampung.
  • NIM: 1402025140
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2014
  • Program Studi: Ilmu Pemerintahahan
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si, Budiman, S.IP., M.Si
  • Nama eJournal: eJoournal Ilmu Pemerintahan
  • Volume: 8
  • Nomor: 1
  • Tahun: 2020
  • File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): Fajarin Jurnal (03-24-20-10-13-17).doc (118 kB)
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): Fajarin Jurnal (03-24-20-10-13-17).pdf (854 kB)

66 total views, 1 views today