IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Iftakhul Nuraida)
Submitted by: ,
On: Oct 17, 2017 @ 8:59 AM
IP: 110.136.197.29
- Judul artikel eJournal: IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- Pengarang (nama mhs): Iftakhul Nuraida
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Iftakhul Nuraida, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unversitas Mulawarman Samarinda Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Peneyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, dibawah bimbingan Ibu Dr. Rita Kalalinggi, M.Si dan Bapak Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos,. MM Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dan faktor yang menjadi penghambat pada Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, (dalam Satori 2014).Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 telah terimplementasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa standar pelayanan yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Prov. Kaltim seperti sistem dan Standar Operasional Prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, prasarana dan sarana dan kompetensi pelaksana. Akan tetapi ada hambatan yang terjadi pada beberapa standar pelayanan, diantaranya standar operasional yang masih bersifat dinamis, jangka waktu penyelesaian perizinan yang selesai tidak tepat waktu, dan prasarana dan sarana yang masih perlu ditambah seperti mobil operasional
- Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Implementasi, pelayanan terpadu satu pintu
- NIM: 1302025135
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2013
- Program Studi: Ilmu Pemerintahahan
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Dr. Rita Kala Linggi, M. Si / Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM
- Nama eJournal: eJoournal Ilmu Pemerintahan
- Volume: 5
- Nomor: 4
- Tahun: 2017
- File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): Iftakhul Nuraida (10-17-17-08-59-32).doc (108 kB)
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): Iftakhul Nuraida (10-17-17-08-59-32).pdf (253 kB)
