IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 24 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SUNGAI MARIAM KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Fahmi Rijal)
Submitted by: ,
On: Aug 29, 2016 @ 8:42 AM
IP: 125.160.77.175
- Judul artikel eJournal: IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 24 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SUNGAI MARIAM KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- Pengarang (nama mhs): Fahmi Rijal
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Fahmi Rijal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Dosen Pembimbing 1. Dr. Rita Kalalinggi, M.Si dan Dosen Pembimbing 2. Eddy Iskandar, S.Sos, M.Si. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, mendiskripsikan dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah: 1. Akuntabilitas 2. Profesionalitas 3. Partisipatif 4. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer, teknik purposive sampling dan data skunder, serta dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara observasi, wawancara dan tinjauan dokumen dan Insidental. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.
Hasil penelitian diperoleh penulis bahwa Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain, dari segi akuntabilitas Pemerintahan Desa terdapat kekeliruan dalam pembagian anggaran belanja desa yang kurang sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari segi profesionalitas, kurang disiplinnya pegawai dalam bekerja menimbulkan paradigm dimasyrakat bahwa dengan memberikan upah lebih maka urusan akan cepat selesai. Dari segi partisipatif dengan dilibatkannya unsur masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan desa terdapat celeh oleh golongan masyarakat tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dan jalannya pemerintahan terhambat dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan memadai seperti kantor desa yang kecil, generator listrik, kendaraan oprasional untuk kegiatan lapangan dan jaringan internet yang tidak stabil. - Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Implementasi, Undang-undang, Pemerintahan, Desa
- NIM: 0902025219
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2009
- Program Studi: Ilmu Pemerintahahan
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Dr. Rita Kala Linggi, M.Si / Eddy Iskandar, S.Sos, M.Si
- Nama eJournal: eJoournal Ilmu Pemerintahan
- Volume: 4
- Nomor: 3
- Tahun: 2016
- File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): Jurnal Fahmi Rijal (08-29-16-08-42-22).doc (94 kB)
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): Jurnal Fahmi Rijal (08-29-16-08-42-22).pdf (226 kB)
