IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DI KOTA SAMARINDA (Marisah)
Submitted by: Admin,
On: Jun 17, 2016 @ 1:35 PM
IP: 125.160.77.175
- Judul artikel eJournal: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DI KOTA SAMARINDA
- Pengarang (nama mhs): Marisah
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Marisah, NIM 1202025181 Program studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda. Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Di Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM. dan Ibu Dr. Rita Kala Linggi, M.Si.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kota Samarinda telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui apa saja Hak peserta BPJS Kesehatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kota Samarinda.
Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kulitatif. Sumber data yang digunakan adalah dengan tehnik Purposive Sampling yaitu tehnik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu yang bersumber dari data primer dan data skunder guna memperoleh data mengenai implementasi kebijakan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kota Samarinda.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan NO. 1 Tahun 2014 di Kota Samarinda sudah dijalankan sesuai dengan peraturan untuk memenuhi hak peserta BPJS Kesehatan akan tetapi ada hal-hal yang belum terpenuhi meskipun peserta BPJS Kesehatan telah mengikuti prosedur yang sudah ada sesuai dengan peraturan BPJS Kesehatan, hal ini di sebabkan karena terjadi kesenjangan antara cakupan manfaat yang dibeikan BPJS Kesehatan dengan biaya operasional rumah sakit untuk melakukan tindakan sehingga banyak pasien rujukan yang ditolak di rumah sakit dengan alasan kamar penuh, antrian panjang yang memakan waktu banyak dan Keterbatasan kantor pelayanan untuk pendaftaran yang jauh - Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Kebijakan, Peraturan, Hak Peserta BPJS Kesehatan
- NIM: 1202025181
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
- Program Studi: Ilmu Pemerintahahan
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM / Dr. Rita Kala Linggi, M.Si
- Nama eJournal: eJoournal Ilmu Pemerintahan
- Volume: 4
- Nomor: 2
- Tahun: 2016
- File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): Marisah (06-17-16-01-35-26).docx (49 kB)
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): Marisah (06-17-16-01-35-26).pdf (334 kB)
