PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN MUARA BENGKAL TENTANG WACANA PEMBENTUKAN KABUPATEN KUTAI UTARA (DENNI INDRA SAPUTRA)
Submitted by: ,
On: Nov 10, 2015 @ 1:46 PM
IP: 125.160.66.0
- Judul artikel eJournal: PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN MUARA BENGKAL TENTANG WACANA PEMBENTUKAN KABUPATEN KUTAI UTARA
- Pengarang (nama mhs): DENNI INDRA SAPUTRA
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Denni Indra Saputra, Persepsi Masyarakat Kecamatan Muara Bengkal Tentang Wacana Pembentukan Kabupaten Kutai Utara dibawah bimbingan Bapak Drs. Daud Kondorura, M.Si sebagai Pemimbing I dan Dr. Erwin Resmawan, M.Si sebagai Pemimbing II.
Tujuan penelitian Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Muara Bengkal tentang wacana pembentukan Kabupaten Kutai Utara dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat rencana pembentukan Kabupaten Kutai Utara.
Fokus penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Kecamatan Muara Bengkal Tentang Wacana Pembentukan Kabupaten Kutai Utara yang meliputi sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, serta faktor pendukung dan penghambat pembentukan Kabupaten Kutai Utara.
Sumber data penelitian ini adalah informan dan dokumen, yang menjadi key informan adalah Camat Kecamatan Muara Bengkal dan Penasehat Tim Sukses Kutai Utara.
Dari hasil penelitian, data-data yang ada di olah dan di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari analisis data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan Muara Bengkal menganggap Kabupaten Kutai Utara telah memenuhi syarat pembentukan DOB jika dilihat dari segi sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu masyarakat mendukung pembentukan Kabupaten Kutai Utara.
Faktor pendukung, adanya dukungan dari 8 kecamatan dalam bentuk deklarasi dan dikeluarkannya SK Bupati Kutai Timur dan DPRD Kabupaten Kutai Timur tentang rekomendasi pembentukan Kabupaten Kutai Utara serta adanya rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Timur tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Kutai Utara. Faktor penghambat dari pembentukan Kabupaten Kutai Utara yaitu Pemerintah Pusat masih memperdebatkan aturan terkait daerah otonomi baru, yakni antara Undang-Undang 23 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007, yang secara substansi terdapat perbedaan persyaratan yang harus dilengkapi. - Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Persepsi Masyarakat, Daerah Otonom.
- NIM: 1102025231
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2011
- Program Studi: Ilmu Pemerintahahan
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Drs. Daud Kondorura, M.Si & Dr. Erwin Resmawan, M.Si
- Nama eJournal: eJoournal Ilmu Pemerintahan
- Volume: 3
- Nomor: 4
- Tahun: 2015
- File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): JURNAL DENNI fix (11-10-15-01-46-42).doc (110 kB)
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): JURNAL DENNI fix (11-10-15-01-46-42).pdf (84 kB)
