eJournal Ilmu Pemerintahan

Fisip Universitas Mulawarman

PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DARI KABUPATEN KUTAI BARAT KE KABUPATEN MAHAKAM ULU (Philips)

Submitted by: ,
On: Oct 3, 2014 @ 11:52 AM
IP: 36.75.33.160

  • Judul artikel eJournal: PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DARI KABUPATEN KUTAI BARAT KE KABUPATEN MAHAKAM ULU
  • Pengarang (nama mhs): Philips
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini di beri judul Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah dari Kabupaten Kutai Barat ke Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan mutasi pegawai dan mengetahui factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mutasi pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dari Kabupaten Kutai Barat ke Kabupaten Mahakam Ulu.
    Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Dalam pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah maka dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban, yang salah satunya yaitu Mutasi Pegawai.
    Penelitian ini berlokasi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kutai Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen.
    Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Pelaksanaan Mutasi Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dari Kabupaten Kutai Barat ke Kabupaten Mahakam Ulu.
    Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mutasi Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dari Kabupaten Kutai Barat ke Kabupaten Mahakam Ulu berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan yaitu adanya pegawai negeri yang memenuhi syarat yang di usul oleh SKPD ataupun permintaan sendiri diajukan pada Badan Kepegawaian Daerah kemudian diajukan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk di telaah kembali selanjutnya jika pejabat pembina kepegawaian sepakat maka akan diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi untuk diterbitkan surat keputusan dan dilanjutkan dengan pelantikan.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Manajemen Sumber Daya Manusia, Mutasi, Kepegawaian dan Badan Kepegawaian Daerah.
  • NIM: 1102025260
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2011
  • Program Studi: Ilmu Pemerintahahan
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: Drs.Daud Kondorura, M. Si & Drs. H. Burhanudin, M. Si
  • Nama eJournal: eJoournal Ilmu Pemerintahan
  • Volume: 2
  • Nomor: 3
  • Tahun: 2014
  • File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): Jurnal Philips (10-03-14-11-52-05).docx (38 kB)
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): Jurnal Philips (10-03-14-11-52-05).pdf (57 kB)

524 total views, 1 views today