eJournal Ilmu Pemerintahan

Fisip Universitas Mulawarman

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA NO 08 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI DESA BADAK MEKAR KECAMATAN MUARA BADAK KAB KUTAI KARTANEGARA (Rosita)

Submitted by: ,
On: Jun 21, 2016 @ 1:14 PM
IP: 125.160.77.175

  • Judul artikel eJournal: EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA NO 08 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI DESA BADAK MEKAR KECAMATAN MUARA BADAK KAB KUTAI KARTANEGARA
  • Pengarang (nama mhs): Rosita
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kinerja Badan Permusyawatan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kab Kutai Kartanagera No 8 Tahun 2006 tentang BPD. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa Badak Mekar .
    Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah dengan tehnik Purposif Sampling yaitu tehnik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu yang bersumber dari data primer dan data skunder. Lokasi Penelitian di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, obseravasi, wawancara mendalam, dan tekhnik Dokumentasi. Narasumber pada Penelitian ini sebanyak 6 (orang) orang yang terdiri dari 3 orang dari pihak BPD, 2 orang dari pihak tokoh masyarakat , dan 1 orang dari pihak pemerintah Desa.
    Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawatan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara belum berjalan semestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak paham akan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan peran BPD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan desa.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Evaluasi, Kebijakan, Peraturan Daerah
  • NIM: 1202025203
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
  • Program Studi: Ilmu Pemerintahahan
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: Dr. Iman Surya, S.Sos, M.Si / Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM
  • Nama eJournal: eJoournal Ilmu Pemerintahan
  • Volume: 4
  • Nomor: 2
  • Tahun: 2016
  • File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): Rosita (06-21-16-01-14-10).doc (124 kB)
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): Rosita (06-21-16-01-14-10).pdf (396 kB)

21,558 total views, 62 views today