STUDI TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BEBAKUNG KECAMATAN BETAYAU KABUPATEN TANA TIDUNG (Danel)
Submitted by: ,
On: Feb 10, 2016 @ 8:08 PM
IP: 180.248.83.7
- Judul artikel eJournal: STUDI TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BEBAKUNG KECAMATAN BETAYAU KABUPATEN TANA TIDUNG
- Pengarang (nama mhs): Danel
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pengawasan sebelum distribusi ADD dilaksanakan, pengawasan pada saat distribusi ADD dilaksanakan dan pengawasan setelah distribusi ADD dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa bebakung, terutama hal-hal yang berkaitan dengan proses pengawasan terhadap pendistribusian anggaran alokasi dana desa, dampak pelaksanaan fungsi pengawasan BPD akan terlihat pada target yang di capai dari pendistribusian alokasi dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mengambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bebakung belum optimal dalam melakukan pengawasan hal tersebut dapat dilihat dari kinerja BPD dalam merumuskan agenda perencanaan masih sangat kurang dan peran aktif BPD dalam melakukan pengawasan langsung belum berdasarkan standar operasional pengawasan BPD serta koordinasi antar anggota BPD dalam berkerjasama melakukan pengawasan dilapangan. Faktor lain disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap fungsi dan tugasnya selaku BPD serta latarbelakang pendidikan yang rendah menjadi faktor utama lemahnya pengawasan terhadap distribusi ADD dilaksanakan. - Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Fungsi Pengawasan BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- NIM: 1102025157
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2011
- Program Studi: Ilmu Pemerintahahan
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Prof. Dr. Ir. H. Adam Idris, M.Si & Hj. Letizia Dyastari, S.Sos. M.Si
- Nama eJournal: eJoournal Ilmu Pemerintahan
- Volume: 4
- Nomor: 1
- Tahun: 2016
- File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): jurnal D’nel (02-10-16-08-08-35).docx (40 kB)
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): jurnal D’nel (02-10-16-08-08-35).pdf (58 kB)
