PENERAPAN KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA (Diah Rachma Aprianty)
Submitted by: ,
On: Oct 21, 2016 @ 2:17 PM
IP: 36.74.241.96
- Judul artikel eJournal: PENERAPAN KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA
- Pengarang (nama mhs): Diah Rachma Aprianty
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Diah Rachma Aprianty “Penerapan Kebijakan E-government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Penerapan kebijakan e-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor kecamatan Sambutan kota Samarinda merupakan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan suatu peraturan dalam hal pemberian suatu pelayanan publik melalui penggunaan media teknologi informasi secara elektronis untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan hak-hak dasar setiap warganegara di samping itu juga mendukung terwujudnya misi kecamatan Sambutan yakni Terwujudnya pelayanan prima serta membangun partisipasi masyarakat yang mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor kecamatan Sambutan, serta mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berdasarkan indikator pengembangan e-government yaitu, Support, Capacity, dan Value. Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Camat Sambutan dan Kepala Seksi Pelayanan, 1 orang petugas pelayanan di Kecamatan Sambutan dan 5 orang masyarakat pengguna jasa pelayanan sebagai informan pendukung. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan kebijakan e-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor kecamatan Sambutan kota Samarinda mulai mengalami perubahan pada pelayanan prima walaupun masih ada terdapat beberapa kekurangan yakni terbatasnya sumber daya yang dimiliki, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, dan miskomunikasi antara pimpinan dan pegawai.
- Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Kebijakan, e-government, pelayanan publik
- NIM: 1202025006
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
- Program Studi: Ilmu Pemerintahahan
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Dr. H. Muhammad Noor, M.Si / Dr. Iman Surya, S.Sos, M.Si
- Nama eJournal: eJoournal Ilmu Pemerintahan
- Volume: 4
- Nomor: 4
- Tahun: 2016
- File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): Diah Rachma Aprianty (10-21-16-02-17-44).doc (118 kB)
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): Diah Rachma Aprianty (10-21-16-02-17-44).pdf (487 kB)
